Apa Itu SP2DK dan Cara Menanggapinya untuk Perusahaan

Biru team

2 hours ago

4 min read

SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) adalah surat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang meminta perusahaan menjelaskan data yang tampak tidak sesuai dengan SPT yang sudah dilaporkan. SP2DK bukan surat tagihan dan bukan ketetapan pajak, tetapi tetap harus ditanggapi dengan serius: perusahaan umumnya punya waktu 14 hari untuk memberikan penjelasan, dan jawaban yang tepat dapat menutup kasus sebelum berlanjut ke pemeriksaan pajak.

Artikel ini menjelaskan apa itu SP2DK, mengapa perusahaan menerimanya, dan langkah praktis yang sebaiknya dilakukan sejak surat diterima.

Apa itu SP2DK dan apa dasar hukumnya?

SP2DK diterbitkan dalam rangka pengawasan kepatuhan wajib pajak. Melalui proses yang disebut P2DK (Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengklarifikasi data yang dimiliki DJP sebelum mengambil langkah lanjutan.

Sejak 1 Januari 2026, ketentuan mengenai pengawasan kepatuhan, termasuk SP2DK, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025. Sebelumnya, prosedur ini banyak bertumpu pada surat edaran internal DJP. Dengan naiknya pengaturan ke level PMK, hak dan kewajiban wajib pajak dalam proses SP2DK menjadi lebih jelas, termasuk soal jangka waktu dan cara menanggapinya.

Mengapa perusahaan menerima SP2DK?

DJP kini memiliki akses ke banyak sumber data, mulai dari bukti potong dan faktur pajak lawan transaksi, data pihak ketiga, hingga data yang terekam di sistem Coretax. Jika data tersebut tidak cocok dengan SPT perusahaan, KPP dapat menerbitkan SP2DK. Pemicu yang sering terjadi antara lain:

Selisih antara peredaran usaha di SPT Tahunan Badan dan total penyerahan di SPT Masa PPN.
Pajak Masukan yang dikreditkan, tetapi faktur dari lawan transaksi tidak ditemukan atau tidak valid.
Bukti potong PPh 23 atau PPh 21 dari pihak lain yang tidak sesuai dengan penghasilan yang dilaporkan.
Biaya atau pembelian aset yang tidak sebanding dengan penghasilan yang dilaporkan.
SPT yang belum disampaikan, atau rugi yang dilaporkan beberapa tahun berturut-turut.

Menerima SP2DK tidak otomatis berarti perusahaan bersalah. Sering kali selisih muncul karena perbedaan waktu pengakuan, salah input, atau transaksi yang memang dikecualikan. Yang penting adalah perusahaan mampu menjelaskannya dengan data.

Berapa lama batas waktu menanggapi SP2DK?

Berdasarkan PMK 111/2025, wajib pajak diberi waktu 14 hari untuk menyampaikan penjelasan. Jangka waktu ini dihitung sejak SP2DK diterbitkan di Akun Wajib Pajak, dikirim melalui email, faksimile, pos atau kurir, atau diserahkan langsung, mana yang lebih dahulu.

Jika perusahaan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengumpulkan dokumen, perpanjangan paling lama 7 hari dapat diajukan dengan pemberitahuan tertulis kepada KPP yang menerbitkan SP2DK. Pemberitahuan ini harus disampaikan sebelum batas 14 hari berakhir. Karena itu, sebaiknya tanggal penerimaan SP2DK langsung dicatat begitu surat masuk.

Apa yang harus dilakukan perusahaan saat menerima SP2DK?

Berikut langkah praktis yang kami sarankan:

Catat tanggal dan pelajari isi surat. Identifikasi masa pajak, jenis pajak, dan data apa yang dipertanyakan. Perhatikan apakah surat meminta penjelasan tertulis, undangan pertemuan, atau keduanya.
Cocokkan data DJP dengan pembukuan. Tarik buku besar, rekonsiliasi PPN dan PPh, faktur pajak, bukti potong, rekening koran, dan kontrak terkait. Tentukan apakah selisihnya benar atau hanya perbedaan teknis.
Tentukan posisi perusahaan. Jika data DJP benar, pertimbangkan pembetulan SPT dan pelunasan kekurangan bayar beserta sanksinya. Jika tidak setuju, siapkan penjelasan yang disertai bukti pendukung.
Susun tanggapan tertulis yang rapi. Jelaskan setiap poin secara berurutan, lampirkan rekonsiliasi dan dokumen, dan hindari pernyataan yang tidak bisa dibuktikan.
Sampaikan tepat waktu. Tanggapan dapat disampaikan melalui Akun Wajib Pajak di Coretax, dikirim ke KPP, atau disampaikan langsung saat pertemuan dengan Account Representative (AR). Simpan bukti penyampaiannya.
Tindak lanjuti hasil pembahasan. Hasil klarifikasi dituangkan dalam berita acara. Jika perusahaan berkomitmen membetulkan SPT, lakukan sesuai yang disepakati, karena komitmen yang tidak dipenuhi dapat menjadi dasar usulan pemeriksaan.

Apa yang terjadi jika SP2DK tidak ditanggapi?

Mengabaikan SP2DK adalah kesalahan yang paling merugikan. Jika tidak ada tanggapan, KPP dapat melakukan kunjungan atau pembahasan lanjutan, dan data yang dimiliki DJP berpotensi dianggap benar. Laporan hasil P2DK kemudian dapat merekomendasikan pemeriksaan pajak, bahkan pemeriksaan bukti permulaan bila ada indikasi tindak pidana.

Sebaliknya, P2DK dapat ditutup jika perusahaan memberikan penjelasan yang memadai, atau sudah menyampaikan maupun membetulkan SPT sesuai hasil pembahasan. Di sinilah kualitas pembukuan sangat menentukan: perusahaan dengan laporan keuangan dan rekonsiliasi pajak yang tertib biasanya dapat menjawab SP2DK lebih cepat dan lebih meyakinkan. Jika pembukuan Anda belum rapi, layanan jasa pembukuan dan laporan keuangan dapat membantu menyiapkan fondasinya.

Kesalahan umum saat menanggapi SP2DK

Menunda membuka surat sampai mendekati batas waktu, sehingga tidak sempat mengumpulkan dokumen atau mengajukan perpanjangan.
Menjawab hanya dengan pernyataan umum tanpa rekonsiliasi angka dan bukti.
Langsung membetulkan SPT tanpa menganalisis apakah koreksi DJP memang tepat.
Memberikan penjelasan yang tidak konsisten antara tanggapan tertulis dan pertemuan dengan AR.
Tidak mendokumentasikan komunikasi dan bukti penyampaian tanggapan.

Kapan perlu melibatkan konsultan pajak?

Perusahaan sebaiknya meminta bantuan konsultan jika nilai yang dipertanyakan material, data yang diminta mencakup beberapa tahun pajak, perusahaan tidak setuju dengan data DJP, atau tim internal tidak memiliki waktu untuk menyusun rekonsiliasi dalam 14 hari. Biru Consulting di SCBD Jakarta menyediakan pendampingan SP2DK dan pemeriksaan pajak, mulai dari analisis surat, penyusunan tanggapan, hingga mendampingi pertemuan dengan KPP. Untuk kebutuhan kepatuhan pajak rutin, lihat juga layanan jasa konsultan pajak kami.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah SP2DK sama dengan surat tagihan pajak?

Tidak. SP2DK adalah permintaan penjelasan, bukan ketetapan atau tagihan. Namun, jika tidak ditanggapi atau penjelasannya tidak memadai, prosesnya dapat berlanjut ke pemeriksaan yang berujung pada ketetapan pajak.

Berapa lama waktu untuk menjawab SP2DK?

Umumnya 14 hari sejak SP2DK diterbitkan atau dikirim, dan dapat diperpanjang paling lama 7 hari dengan pemberitahuan tertulis yang disampaikan sebelum batas waktu berakhir.

Apakah tanggapan SP2DK bisa disampaikan secara online?

Bisa. Tanggapan dapat disampaikan melalui Akun Wajib Pajak di Coretax, selain melalui pengiriman ke KPP atau secara langsung dalam pertemuan dengan AR.

Apakah perusahaan harus selalu membetulkan SPT setelah menerima SP2DK?

Tidak selalu. Pembetulan hanya perlu dilakukan jika setelah dianalisis memang ada kesalahan dalam SPT. Jika data DJP tidak tepat, perusahaan berhak menjelaskan dengan bukti pendukung.

Konsultasi gratis tentang SP2DK

Baru menerima SP2DK dan belum yakin harus mulai dari mana? Tim Biru Consulting di SCBD Jakarta siap membantu menelaah surat Anda dan menyusun langkah tanggapan yang tepat. Konsultasi awal gratis. Hubungi kami via WhatsApp di +62 815 9911 068, telepon 021 5890 5002, email consultant@biruconsulting.com, atau melalui halaman kontak.